Anggaran Rp113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO) di Badan Gizi Nasional (BGN) langsung memicu tanda tanya besar. Di tengah isu efisiensi anggaran, publik bertanya: ini langkah strategis atau justru pemborosan?

BGN pun buka suara. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penggunaan EO bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak di fase awal lembaga. Dana EO BGN Rp113 Miliar ini disebut sebagai bagian dari upaya memastikan program gizi nasional tetap berjalan cepat dan terukur.

Sorotan Besar di Balik Anggaran EO BGN

Isu anggaran EO BGN mencuat karena nominalnya yang besar dan muncul saat lembaga masih dalam tahap awal. Publik pun menilai penggunaan dana ini perlu dijelaskan secara transparan.

Namun, BGN menegaskan bahwa kegiatan yang ditangani EO bukan hanya acara seremonial. Mulai dari kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga pelatihan tenaga penjamah makanan masuk dalam cakupan program tersebut.

Besarnya skala kegiatan membuat kebutuhan pengelolaan profesional menjadi tidak terhindarkan.

Kenapa EO Jadi Pilihan di Fase Awal?

Sebagai lembaga baru, BGN belum memiliki sumber daya internal yang siap menangani kegiatan besar secara mandiri. Struktur organisasi, sistem kerja, hingga SDM masih dalam proses pembangunan.

Di sinilah EO berperan sebagai solusi cepat. Mereka memiliki pengalaman dalam mengelola acara kompleks, mulai dari perencanaan hingga eksekusi teknis di lapangan.

Jika harus membangun tim internal dari nol, BGN membutuhkan waktu panjang untuk rekrutmen dan pelatihan. Sementara itu, program gizi nasional tidak bisa menunggu.

Dampak ke Program dan Masyarakat

Penggunaan EO disebut membantu memastikan pesan program gizi tersampaikan lebih efektif. Kampanye publik yang dikemas secara profesional dinilai mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.

Selain itu, kegiatan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) juga menjadi lebih terstruktur. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan makanan agar standar gizi dan keamanan pangan lebih terjaga.

Namun demikian, publik tetap berharap dampaknya benar-benar terasa, bukan hanya terlihat di atas kertas.

Penjelasan BGN Soal Transparansi Anggaran

BGN menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran, termasuk jasa EO, telah mengikuti aturan yang berlaku. Prosesnya dilakukan secara sistematis, mulai dari pengadaan hingga pelaporan.

Menurut Dadan, penggunaan EO justru mempermudah proses audit karena semua kegiatan terdokumentasi dengan baik. Ini dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penggunaan dana negara.

Pengawasan juga terbuka, baik dari internal maupun lembaga eksternal.

Baca Juga: 

Strategi atau Pemborosan? Ini Kuncinya

Perdebatan soal dana EO BGN Rp113 Miliar pada akhirnya bergantung pada hasil. Jika program berjalan efektif dan berdampak luas, maka langkah ini bisa dianggap strategi.

Sebaliknya, jika tidak ada perubahan signifikan di masyarakat, kritik soal pemborosan akan semakin kuat.

Untuk saat ini, publik berada di posisi menunggu menilai bukan hanya dari angka, tetapi dari hasil nyata di lapangan.

Kontroversi dana EO BGN Rp113 Miliar menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara. Transparansi sudah dijanjikan, kini yang ditunggu adalah bukti dampaknya.

Ke depan, hasil program gizi nasional akan menjadi jawaban utama: strategi tepat atau justru keputusan yang dipertanyakan.