Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional yang selama ini dikenal berada di luar barisan pemerintah pada Jumat malam, 30 Januari 2026. Informasi tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Januari 2026. Pertemuan itu disebut membahas persoalan serius terkait pengelolaan negara.

Sjafrie menegaskan, agenda pertemuan tidak sebatas silaturahmi politik. Presiden, kata dia, secara khusus mengajak para tokoh oposisi untuk melihat kondisi bangsa secara terbuka, terutama menyangkut pemanfaatan sumber daya dan tata kelola keuangan nasional.

Pertemuan di Tengah Isu Pengelolaan Negara

Baca Juga: Prabowo Percepat Pembangunan 141 Ribu Rumah

Dalam penjelasannya, Sjafrie menyebut pertemuan politik berlangsung pada malam hari di Jakarta dan dihadiri sejumlah tokoh nasional yang kerap dikaitkan dengan sikap oposisi. Ia tidak merinci identitas maupun lokasi pertemuan, namun menekankan bahwa diskusi berjalan serius dan substansial.

Isu utama yang dibahas adalah kondisi keuangan negara dan potensi kebocoran anggaran. Sjafrie mengungkap adanya laporan penyaluran dana dalam jumlah besar dari bank-bank milik negara kepada sektor korporasi. Nilai tersebut disebut jauh melampaui besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan.

Menurutnya, Presiden Prabowo menilai kondisi tersebut perlu disikapi secara realistis dan terbuka. Pemerintah, kata Sjafrie, tidak ingin menutup-nutupi persoalan yang berpotensi menimbulkan kesulitan bagi negara. Jika negara menghadapi tekanan, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.

Ajakan Bersama Mengatasi Kebocoran

Sjafrie menjelaskan, Presiden Prabowo mengajak semua pihak, termasuk kalangan yang sebelumnya berada di luar pemerintahan, untuk bersama-sama membenahi persoalan kebocoran. Kebocoran tersebut dinilai bisa berasal dari berbagai sumber, baik dari sektor swasta maupun dari oknum di internal pemerintahan sendiri.

Dalam forum tersebut, Presiden menekankan pentingnya keberpihakan nyata kepada rakyat. Keberpihakan itu, menurut Sjafrie, tidak cukup hanya disampaikan secara moral, tetapi harus diwujudkan dalam langkah dan kebijakan yang konkret.

Diskusi juga menyoroti perlunya perbaikan komunikasi antara pemerintah dan tokoh-tokoh nasional. Sjafrie menyebut, selama ini perbedaan posisi yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh jarak komunikasi, bukan perbedaan tujuan mendasar terkait kepentingan bangsa.

Baca Juga: Presiden Prabowo Lantik Delapan Anggota DEN

Komitmen Dukungan dari Tokoh Nasional

Salah satu poin penting yang disampaikan Sjafrie adalah adanya kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Para tokoh yang hadir, kata dia, menyatakan komitmen untuk mendukung pemerintahan ke depan. Mereka sepakat untuk tidak lagi berada pada posisi oposisi yang berseberangan dengan pemerintah.

Sjafrie menyebut, para tokoh itu bahkan menyampaikan pandangan bahwa ke depan tidak ada lagi oposisi di luar pemerintah. Peran kritis, menurut mereka, justru perlu dijalankan dari dalam pemerintahan agar kedaulatan rakyat dapat kembali diperkuat melalui kebijakan negara.

Ia menambahkan, para tokoh menilai saat ini merupakan momentum untuk mengedepankan kepentingan rakyat di atas perbedaan politik. Dengan dukungan lintas kelompok, pemerintah diharapkan lebih leluasa melakukan pembenahan di sektor-sektor strategis.

Meski mengungkapkan isi pertemuan, Sjafrie tetap enggan menyebutkan nama-nama tokoh yang hadir maupun lokasi pertemuan. Ia hanya menegaskan bahwa pertemuan tersebut mencerminkan upaya pemerintah membangun konsensus nasional dalam menghadapi tantangan pengelolaan negara.

Berita Rekomendasi: Hasil Persis vs Persib: Maung Bandung Menang 1-0

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal sebagai oposisi menandai upaya merangkul berbagai elemen bangsa. Fokus utama diskusi pada kebocoran keuangan dan pengelolaan negara menunjukkan keinginan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan mendasar secara bersama. Ke depan, pertemuan serupa berpotensi berlanjut seiring upaya memperkuat dukungan nasional terhadap agenda pembenahan negara.