Presiden Pegang Kendali Reshuffle, Kinerja Jadi Penentu

Isu reshuffle Kabinet Merah Putih menguat. KSP menegaskan keputusan di tangan Presiden Prabowo dengan kinerja menteri sebagai penilaian utama.

Kang Ami

Rabu, 28 Januari 2026

Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mengemuka. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu (28/1/2026), di tengah sorotan publik terhadap dinamika kabinet.

Qodari menekankan, tidak ada pihak lain yang bisa memastikan kapan dan siapa yang akan terkena perombakan. Menurutnya, keputusan tersebut bersifat prerogatif presiden dan sangat bergantung pada penilaian langsung terhadap para pembantunya di kabinet.

Kinerja Jadi Tolok Ukur Evaluasi Menteri

Dalam penjelasannya, Qodari menyebut kinerja sebagai faktor utama yang menjadi dasar evaluasi menteri. Presiden, kata dia, secara rutin memantau pencapaian target setiap kementerian. Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi bahan pertimbangan jika muncul wacana perombakan.

Meski demikian, Qodari tidak merinci indikator kinerja yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa presiden memiliki catatan sendiri terkait capaian dan kerja para menteri, sehingga penilaian tersebut tidak dilakukan secara sporadis atau mendadak.

Isu reshuffle juga dikaitkan dengan adanya posisi Wakil Menteri Keuangan yang saat ini kosong. Kekosongan tersebut terjadi setelah Thomas Djiwandono mendapat persetujuan DPR RI untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menurut Qodari, situasi itu wajar dan logis, karena jabatan yang kosong tentu perlu diisi agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Sikap Tegas Presiden terhadap Menteri Bermasalah

Sikap Presiden Prabowo terkait evaluasi kabinet sebelumnya juga telah disampaikan secara terbuka. Dalam sebuah acara di Bandung pada 18 Oktober 2025, Prabowo menegaskan tidak akan ragu mengganti menteri yang dinilai bermasalah atau melanggar kepercayaan.

Presiden menjelaskan bahwa dirinya akan memberikan peringatan secara bertahap. Jika setelah tiga kali peringatan tidak ada perubahan, maka perombakan kabinet menjadi langkah yang akan diambil. Bagi Prabowo, tindakan tegas tersebut diperlukan demi kepentingan negara dan rakyat.

Ia juga menegaskan tidak ingin bersikap lunak terhadap pejabat yang justru merugikan masyarakat. Menurutnya, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas rasa kasihan terhadap individu yang menyalahgunakan jabatan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan tidak mempermasalahkan jika kebijakan tegasnya menimbulkan penolakan dari pihak-pihak tertentu. Ia mengaku siap menghadapi kebencian dari para pelaku korupsi atau pihak yang merasa dirugikan, selama kebijakannya mendapat dukungan rakyat.

Pernyataan KSP dan sikap presiden menunjukkan bahwa isu reshuffle kabinet bukan sekadar rumor politik. Evaluasi kinerja menjadi kunci utama, sementara keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ke depan, dinamika kabinet masih terbuka untuk berubah seiring hasil pemantauan dan kebutuhan pemerintahan.