Pemerintah kini menegaskan larangan praktik penjualan multi level marketing (MLM) di marketplace atau situs jual beli online melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2026. Ketentuan ini mengatur perdagangan digital agar penjualan produk di platform e-commerce dilakukan langsung oleh penjual kepada pembeli akhir, bukan melalui jaringan distributor berjenjang.

Kebijakan larangan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap investasi digital dan aplikasi penghasil uang yang beredar secara online, termasuk platform bernama MBA7 atau mba7.com. Meski berbeda konteks, kedua isu ini berkaitan dengan cara kerja pemasaran dan pengumpulan dana yang rentan disalahgunakan.

Baca Juga: Investasi & Aplikasi MBA7: Apa Benar Membayar, Simak Fakta

Perbedaan Sistem Marketplace dan Sistem MLM

Dalam sistem e-commerce modern, setiap produk dijual langsung oleh penjual kepada konsumen akhir melalui platform digital tanpa melibatkan struktur perekrutan anggota. Pemerintah menegaskan bahwa MLM tidak diperbolehkan menjual barang melalui marketplace, karena bertentangan dengan mekanisme transaksi terbuka dan langsung di platform digital.

Sementara itu, sistem MLM menuntut anggota atau distributor untuk merekrut peserta baru dan menjual produk melalui jaringan mereka sendiri. Pendapatan seringkali berasal dari komisi atas perekrutan, bukan dari penjualan produk yang jelas. Regulasi baru ini juga melarang penggunaan “skema piramida”—ciri klasik dari model MLM bermasalah.

MBA7: Investasi atau Skema yang Berisiko?

Di luar konteks marketplace, aplikasi atau situs seperti MBA7 / mba7.com belakangan ramai dibicarakan di kalangan pengguna internet karena janji keuntungan cepat. Namun penelusuran menunjukkan ada sejumlah tanda risiko tinggi yang perlu diperhatikan sebelum ikut serta.

Tidak Terdaftar Resmi dan Akses Terbatas

Meskipun disebut sebagai aplikasi, MBA7 sebenarnya beroperasi melalui website tanpa hadir di toko aplikasi resmi sehingga transparansi operasionalnya relatif rendah. Calon pengguna biasanya bergabung melalui tautan yang dibagikan anggota lain, bukan platform terbuka.

Baca Juga: Review Jujur Aplikasi MBA dan MBA7: Janji Untung Besar dan Cepat

Pola Deposit dan Komisi Referal

Sistem utamanya adalah peserta diminta untuk menyetorkan dana (deposit) dengan janji imbal hasil dalam periode tertentu. Selanjutnya, calon keuntungan terbesar justru berasal dari komisi referal untuk anggota yang berhasil mengajak pengguna baru. Pola semacam ini mendorong perekrutan anggota baru, bukan aktivitas usaha yang jelas.

Indikasi Mirip Skema Ponzi

Aliran dana di platform ini menunjukkan karakter yang mirip dengan skema Ponzi: pembayaran anggota lama bergantung pada setoran anggota baru. Jika pertumbuhan anggota baru melambat atau berhenti, dinamikanya bisa runtuh dan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak.

Mengapa Ini Penting Untuk Konsumen?

Larangan MLM di marketplace dan peringatan terhadap aplikasi seperti MBA7 mencerminkan fokus regulator dan pemerintah untuk melindungi konsumen dari model bisnis yang berbasis perekrutan berjenjang dan berisiko tinggi. Regulasi baru PP 3 Tahun 2026 membantu memperjelas batas praktik pemasaran yang diperbolehkan di platform digital, sementara publik diingatkan untuk memverifikasi legalitas dan model bisnis sebelum menanamkan dana di aplikasi investasi online.

Beberapa hal yang harus diperhatikan calon investor atau pengguna platform finansial digital:

  • Cek legalitas dan pendaftaran resmi di otoritas berwenang seperti OJK atau Bappebti.

  • Hati-hati dengan janji cuan cepat tanpa penjelasan bisnis yang riil.

  • Waspadai model yang lebih mengandalkan perekrutan anggota baru daripada penjualan atau jasa nyata.

Berita Reomendasi: Pemerintah Tegaskan Larangan MLM di Marketplace

Kebijakan pelarangan MLM di marketplace melalui PP 3 Tahun 2026 menegaskan batasan praktik pemasaran digital yang sah di Indonesia. Di saat yang sama, fenomena aplikasi investasi seperti MBA atau MBA7.com menunjukkan bahwa masyarakat perlu terus meningkatkan literasi finansial dan kewaspadaan dalam ekonomi digital agar tidak terjebak model yang berpotensi merugikan.