Sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum juga mereda. Setelah sebelumnya ramai soal pengadaan ribuan motor listrik, kini muncul fakta baru yang tak kalah mengejutkan. Anggaran ratusan miliar rupiah ternyata digunakan untuk menyewa jasa event organizer (EO).

Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang menjalankan program MBG, tercatat menggelontorkan dana hingga Rp113,9 miliar sepanjang 2025 untuk kebutuhan jasa EO. Data ini berasal dari realisasi pengadaan yang dipublikasikan melalui sistem resmi pemerintah.

Deretan Anggaran EO BGN yang Jadi Sorotan

Total Rp113,9 miliar tersebut bukan berasal dari satu kegiatan saja. Dalam dokumen pengadaan, terdapat setidaknya 31 paket pekerjaan jasa EO yang tersebar dalam berbagai agenda.

Kegiatan yang menggunakan jasa EO ini didominasi oleh aktivitas di kantor pusat BGN, mulai dari rapat, pelatihan, hingga event berskala besar. Bahkan, beberapa kegiatan seperti pelatihan manajemen risiko dan Training of Trainer juga melibatkan pihak ketiga.

Nilai kontrak tiap paket pun bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah. Salah satu yang terbesar adalah paket senilai Rp18,472 miliar untuk kegiatan bimbingan teknis di daerah.

Baca Juga: Sederet Kontroversi Motor Listrik MBG, Kritik Makin Panas

Kenapa BGN Gunakan Jasa EO?

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait penggunaan jasa EO tersebut. Menurutnya, kondisi lembaga yang masih baru menjadi alasan utama.

Pada tahun pertama operasional, BGN disebut belum memiliki sumber daya internal yang cukup untuk menangani kegiatan besar secara mandiri. Oleh karena itu, pihaknya memilih menggunakan jasa EO sebagai solusi sementara.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi percepatan, agar program MBG tetap berjalan tanpa terhambat keterbatasan organisasi.

Respons Publik

Meski memiliki alasan administratif, penggunaan anggaran sebesar itu tetap memicu perhatian publik. Apalagi sebelumnya, BGN juga sempat disorot terkait rencana pengadaan 21.800 unit motor listrik untuk mendukung operasional MBG pada 2026.

Sebagian pihak mempertanyakan efisiensi anggaran, terutama karena program MBG menyasar kebutuhan dasar masyarakat, yakni pemenuhan gizi. Isu ini pun mulai ramai dibahas di berbagai platform, termasuk media sosial.

Di sisi lain, ada juga pandangan yang menilai penggunaan EO sebagai hal wajar dalam tahap awal pembentukan lembaga baru, selama tetap sesuai aturan pengadaan pemerintah.

Baca Juga: 362 Dapur MBG Disuspend Massal, Penyebabnya Mengejutkan!

Penjelasan Resmi

Hingga saat ini, BGN menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Data pengadaan pun terbuka dan dapat diakses publik melalui sistem LKPP.

Beberapa perusahaan tercatat menjadi mitra EO dalam kegiatan tersebut, dengan nilai kontrak yang beragam. Kegiatan yang didukung pun mencakup pelatihan SDM, event nasional, hingga agenda peningkatan kapasitas lembaga.

BGN juga menekankan bahwa penggunaan pihak ketiga bersifat sementara, sambil membangun kapasitas internal secara bertahap.

Daftar Panjang Kontroversi Program MBG

Ke depan, transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi hal yang paling disorot. Publik tentu berharap program MBG benar-benar fokus pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Pengawasan dari berbagai pihak juga dinilai penting, agar anggaran besar yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga: MBG Baru Sentuh 10% Pesantren, Zulhas Dorong Percepatan

Kontroversi anggaran EO ini menambah daftar panjang perhatian terhadap program MBG. Dengan nilai yang tidak kecil, publik kini menunggu langkah lanjutan BGN dalam memastikan efisiensi dan akuntabilitas ke depan. Apakah akan ada evaluasi atau perubahan kebijakan? Kita tunggu perkembangan berikutnya.