Terkini :Sikap Prabowo soal BoP Siap Mundur Jika Tak Sejalan

Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap keluar dari Dewan Perdamaian jika tidak sejalan dengan kepentingan nasional dan perjuangan Palestina.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) apabila keikutsertaan dinilai tidak lagi mendukung kepentingan nasional maupun perjuangan Palestina. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah diskusi bersama jurnalis dan pengamat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (19/3/2026).

Menurut Prabowo, keberadaan Indonesia di dalam forum tersebut bersifat fleksibel dan bergantung pada efektivitas perannya. Ia menegaskan, keputusan untuk keluar tidak harus melalui kesepakatan dengan negara lain dalam kelompok yang sama.

Latar Belakang Keterlibatan Indonesia

Keikutsertaan Indonesia dalam BoP berawal dari pertemuan internasional yang melibatkan sejumlah negara mayoritas Muslim. Setelah menyampaikan sikap Indonesia dalam Sidang Umum PBB terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, Prabowo menghadiri pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama tujuh pemimpin negara lainnya.

Dalam forum tersebut, AS mengajukan rencana perdamaian yang dikenal sebagai 21-point plan untuk Gaza. Proposal itu dipaparkan oleh utusan khusus AS, dan memuat sejumlah poin terkait upaya menciptakan perdamaian jangka panjang.

Prabowo menilai beberapa bagian dari rencana tersebut, khususnya yang menyangkut peluang kemerdekaan Palestina dan dorongan dialog damai dengan Israel, sejalan dengan posisi Indonesia yang mendukung solusi dua negara. Hal itu menjadi pertimbangan utama bagi Indonesia dan negara-negara lain dalam kelompok tersebut untuk memberikan dukungan.

Detail Sikap Indonesia di BoP

Keputusan untuk bergabung dengan BoP diambil setelah melalui pembahasan bersama negara-negara dalam Group of Eight. Pertimbangannya adalah agar mereka memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan dari dalam organisasi.

Prabowo menilai pendekatan ini lebih realistis dibandingkan berada di luar forum. Dengan menjadi bagian dari BoP, Indonesia dianggap memiliki peluang lebih besar untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat Palestina.

Namun, ia menegaskan bahwa partisipasi tersebut bukan tanpa batas. Jika keberadaan Indonesia di dalam forum justru tidak memberikan hasil atau bahkan dinilai kontraproduktif, maka pemerintah siap mengambil langkah keluar.

Dampak dan Respons terhadap Pernyataan

Pernyataan Prabowo menegaskan konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sekaligus menunjukkan pendekatan pragmatis dalam diplomasi internasional. Pemerintah membuka kemungkinan evaluasi terhadap keikutsertaan dalam forum global jika dinilai tidak efektif.

Selain itu, sikap tersebut juga mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap isu global, khususnya konflik Palestina. Indonesia tetap berupaya memanfaatkan jalur diplomasi yang dianggap paling memungkinkan untuk memberikan kontribusi nyata.

Prabowo menekankan bahwa selama keanggotaan di BoP masih memberikan peluang untuk membantu perjuangan Palestina, Indonesia akan tetap terlibat aktif. Namun evaluasi akan terus dilakukan berdasarkan hasil yang dicapai.

Rekomendasi: Harga BBM Subsidi Tetap, APBN Jadi Penahan

Sikap tegas Presiden Prabowo menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bersifat strategis dan tidak permanen. Pemerintah akan terus menilai efektivitas peran tersebut dalam mendukung kepentingan nasional dan perjuangan Palestina.

Ke depan, perkembangan dinamika di BoP serta implementasi rencana perdamaian akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah Indonesia selanjutnya.