Kasus Keracunan MBG, DPR Dorong Label Batas Waktu Aman Konsumsi

DPR minta label batas waktu konsumsi pada program Makan Bergizi Gratis untuk cegah keracunan. Simak evaluasi dan fakta lengkapnya.

Aldhiansyah

Kamis, 23 April 2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi perhatian. Kali ini, Komisi IX DPR RI menyoroti aspek keamanan konsumsi makanan yang dinilai masih perlu diperkuat. Usulan sederhana namun krusial pun muncul setiap menu MBG harus dilengkapi label batas waktu aman konsumsi.

Langkah ini dinilai penting setelah muncul sejumlah kasus keracunan yang diduga terjadi karena makanan dikonsumsi melewati waktu yang seharusnya.

Usulan Label Waktu Aman Konsumsi MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, meminta pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau segera menerapkan label waktu konsumsi pada setiap paket makanan.

Label tersebut rencananya ditempel pada ompreng atau wadah makanan MBG. Tujuannya jelas memberikan informasi kepada penerima manfaat mengenai batas waktu aman untuk mengonsumsi makanan.

Dengan adanya label ini, diharapkan risiko konsumsi makanan yang sudah tidak layak bisa diminimalisir.

Kasus Keracunan Jadi Alarm

Usulan ini bukan tanpa alasan. Komisi IX mencatat adanya beberapa kasus keracunan yang dialami penerima manfaat, khususnya siswa.

Kasus tersebut diduga terjadi karena makanan dikonsumsi setelah melewati batas waktu aman. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat program MBG menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah.

Dikutip dari AntaraNews, kondisi ini mendorong perlunya sistem pengawasan tambahan agar kualitas makanan tetap terjaga hingga dikonsumsi.

Evaluasi Dapur SPPG dan Standar Higienitas

Selain soal label, DPR juga menyoroti aspek kebersihan dan standar operasional dapur SPPG. Dalam kunjungan ke dapur SPPG Polresta Tanjungpinang, ditemukan perlunya perbaikan pada jalur pembersihan ompreng agar lebih higienis dan terstandarisasi.

Meski demikian, DPR tetap mengapresiasi langkah yang sudah diterapkan, seperti adanya tes makanan (food taste) sebelum didistribusikan.

Tes ini dinilai efektif untuk memastikan makanan aman sebelum sampai ke tangan penerima manfaat.

Antusiasme Siswa Terhadap Program MBG

Di sisi lain, program MBG mendapat respons positif dari para siswa. Saat peninjauan di SD Katolik Tanjungpinang, terlihat siswa menikmati makanan yang dibagikan.

Bahkan, beberapa siswa disebut sengaja tidak sarapan di rumah agar bisa menikmati menu MBG di sekolah.

Menu ayam menjadi salah satu favorit yang paling disukai. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek gizi, selera juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program.

Untuk meningkatkan efektivitas program, DPR juga mendorong adanya komunikasi yang lebih intens antara pihak sekolah dan pengelola SPPG.

Salah satu usulan yang diajukan adalah pembentukan grup WhatsApp sebagai sarana koordinasi cepat jika terjadi kendala di lapangan.

Selain itu, guru diharapkan aktif memberikan masukan terkait menu yang disukai siswa agar program MBG semakin tepat sasaran.

Pengawasan Jadi Kunci Keberhasilan Program

Program MBG merupakan salah satu inisiatif besar yang membutuhkan pengawasan bersama dari berbagai pihak. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR turut didampingi oleh sejumlah instansi seperti dinas terkait, BGN, BKKBN, BPOM, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan adanya perbaikan sistem, mulai dari label waktu konsumsi hingga penguatan komunikasi, program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan bagi seluruh penerima manfaat.