Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. Agenda yang digelar Kementerian Dalam Negeri ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah memasuki tahun kerja 2026.

Rakornas kali ini digelar setelah satu tahun pemerintahan berjalan penuh. Dalam pembukaan, Presiden Prabowo akan menyampaikan evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang 2025 sekaligus memaparkan arah kebijakan dan strategi utama yang akan ditempuh pada 2026. Pemerintah menempatkan forum ini sebagai ruang konsolidasi agar program nasional dapat diterjemahkan secara selaras hingga ke daerah.

Baca Juga: Prabowo Bertemu Abraham Samad Bahas Perbaikan Indeks

Sejak awal, Rakornas dirancang untuk menjawab tantangan besar pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan percepatan pelaksanaan program prioritas menuju visi Indonesia Emas 2045, dengan penekanan pada penguatan fondasi ekonomi dan ketahanan nasional. Karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi perhatian utama dalam pertemuan tahunan ini.

Target Pertumbuhan dan Peran Daerah

Salah satu agenda sentral Rakornas 2026 adalah pembahasan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pemerintah menilai capaian tersebut tidak dapat diraih hanya melalui kebijakan pusat, melainkan membutuhkan peran nyata kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh wilayah.

Kepala daerah bersama Forkopimda dipandang sebagai penggerak utama roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. Melalui Rakornas, pemerintah berupaya menyamakan pemahaman terkait arah kebijakan nasional agar program pusat dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah. Sinkronisasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif sekaligus inklusif.

Baca Juga: Prabowo Percepat Pembangunan 141 Ribu Rumah

Selain pertumbuhan ekonomi, isu kedaulatan pangan dan energi juga menjadi fokus pembahasan. Pemerintah menekankan pentingnya strategi berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat sektor energi sebagai penopang aktivitas ekonomi. Daerah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan lokal dengan prioritas nasional tersebut.

Forum Koordinasi Berskala Nasional

Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 diperkirakan dihadiri sekitar 4.487 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta berasal dari jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda.

Untuk memperdalam koordinasi, Kementerian Dalam Negeri menghadirkan narasumber dari jajaran Kabinet Merah Putih. Para menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, dijadwalkan menyampaikan paparan sesuai bidang masing-masing. Materi tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah dalam menyusun langkah kebijakan ke depan.

Pembahasan Rakornas akan dibagi ke dalam sejumlah sesi tematik. Topik yang diangkat antara lain sinergi kebijakan ekonomi dan energi, strategi penguatan kedaulatan pangan berkelanjutan, serta upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah. Setiap sesi dirancang untuk mendorong kolaborasi lintas sektor antara pusat dan daerah.

Berita Rekomendasi: Riza Chalid Masuk Daftar Buronan Internasional

Melalui Rakornas ini, pemerintah berharap terbangun kerja sama yang lebih solid dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Keselarasan kebijakan pusat dan daerah dinilai menjadi prasyarat agar setiap program mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Rakornas 2026 diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperkuat langkah bersama menuju target pembangunan jangka panjang Indonesia 2045.