Efisiensi MBG Disiapkan, Anggaran Rp335 Triliun Dikaji Ulang

Pemerintah kaji efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun untuk optimalkan manfaat dan menjaga defisit APBN 2026.

Aldhiansyah

Selasa, 17 Maret 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki peluang untuk dilakukan efisiensi anggaran. Program dengan pagu mencapai Rp335 triliun itu dinilai tetap penting, namun pelaksanaannya perlu dioptimalkan agar penggunaan dana lebih tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Senin, di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal. Menurutnya, efisiensi tidak berarti mengurangi manfaat program, melainkan memperbaiki cara pengelolaan dan belanja agar lebih efektif.

Program MBG sendiri ditujukan untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah melihat program ini memiliki dampak sosial yang besar, sehingga tetap menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran.

Optimalisasi Anggaran Program MBG

Purbaya menegaskan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun tidak harus seluruhnya terserap jika masih terdapat ruang perbaikan dalam pelaksanaan. Ia menyoroti mekanisme belanja sebagai salah satu aspek yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi.

Menurutnya, pengeluaran dalam program tersebut perlu dirancang lebih cermat agar manfaatnya maksimal tanpa pemborosan. Dengan demikian, program tetap berjalan optimal meskipun tidak menggunakan seluruh anggaran yang telah ditetapkan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Fokusnya adalah pada efektivitas, bukan sekadar besaran anggaran.

Upaya Menahan Defisit APBN 2026

Selain mengevaluasi program MBG, Kementerian Keuangan juga tengah menyiapkan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga. Kebijakan ini bertujuan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 agar tetap berada di bawah batas aman.

Tekanan terhadap APBN diperkirakan meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia yang dipicu konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar defisit jika tidak diantisipasi sejak awal.

Pemerintah akan memfokuskan efisiensi pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) di masing-masing kementerian dan lembaga. Pos anggaran ini dinilai berpotensi menyebabkan pembengkakan belanja negara, sehingga menjadi prioritas untuk dilakukan penyesuaian.

Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan akan memberikan arahan awal kepada kementerian dan lembaga terkait langkah efisiensi yang dapat ditempuh. Proses penyusunan rencana tersebut diperkirakan berlangsung dalam sepekan ke depan.

Meski demikian, keputusan final terkait pemotongan anggaran belum ditetapkan. Setiap kementerian nantinya akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan arahan yang diberikan.

Pada saat yang sama, pemerintah masih akan mencermati perkembangan harga minyak global sebelum menentukan perubahan lebih lanjut dalam desain anggaran.

Rekomendasi: Izin Proyek BRT Bandung Dihentikan, Kualitas Disorot

Sebagai penutup, pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengorbankan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. Evaluasi terhadap MBG menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.