JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di wilayah Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons isu yang beredar luas di ruang publik dan media sosial.

Hashim menyebut tudingan mengenai kepemilikan lahan sawit oleh Presiden Prabowo merupakan informasi tidak benar atau hoaks. Ia menilai isu tersebut sengaja disebarluaskan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan langkah tegas pemerintah dalam penegakan hukum di sektor lingkungan dan kehutanan.

Menurut Hashim, justru terdapat aktor-aktor lain yang memiliki lahan kelapa sawit dalam skala sangat besar dan bermasalah secara hukum. Ia menyebut kelompok tersebut sebagai koruptor yang menguasai sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal.

Baca Juga : Musa Rajekshah (Ijeck) Dicopot sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, Saat Fokus Bantu Korban Bencana

“Yang punya jutaan hektare itu bukan Presiden. Mereka adalah koruptor-koruptor yang menguasai lahan sawit ilegal di kawasan hutan lindung hingga taman nasional,” ujar Hashim.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini dinilai berani mengambil langkah tegas dalam menertibkan praktik-praktik perusakan lingkungan. Penegakan hukum tersebut, kata Hashim, berdampak langsung pada kepentingan pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari penguasaan lahan ilegal.

“Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, karena pemerintah menegakkan hukum,” jelasnya.

Hashim menilai, penegakan hukum di sektor lingkungan menjadi salah satu alasan munculnya serangan isu terhadap Presiden Prabowo. Hoaks tentang kepemilikan lahan sawit disebut sengaja diarahkan untuk menjatuhkan reputasi kepala negara, terutama dengan mengaitkan Presiden dengan wilayah yang terdampak bencana alam.

Lebih lanjut, Hashim menyebut penyebaran informasi menyesatkan tersebut tidak dilakukan secara sporadis. Ia mengklaim hoaks diproduksi secara sistematis oleh pihak-pihak tertentu dengan melibatkan influencer yang telah dibayar untuk menyebarkan narasi negatif.

Berita Rekomendasi : Zulkifli Hasan: Irigasi dan Pupuk Kunci Swasembada Pangan Nasional

Dari pengamatannya, kampanye hoaks tersebut bertujuan membentuk opini publik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Padahal, menurut Hashim, langkah penertiban lahan sawit ilegal justru dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan melindungi kepentingan jangka panjang bangsa.

Hashim pun mengimbau masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan, bencana alam, dan kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa klarifikasi dan data faktual penting agar publik tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.