Kajian BUMN Tekstil Masih Berjalan, Pemerintah Belum Tetapkan Jadwal

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus sektor tekstil hingga kini masih berada pada tahap kajian. Belum ada keputusan final maupun target waktu penerbitan kebijakan terkait rencana tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan mengenai BUMN tekstil masih terus dilakukan oleh pemerintah. Ia menegaskan, hingga saat ini belum terlihat perkembangan signifikan yang mengarah pada keputusan pembentukan badan usaha baru di sektor tersebut.

“Masih dipelajari,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Airlangga juga menambahkan bahwa pemerintah belum dapat memastikan arah kebijakan lanjutan, termasuk apakah akan dibentuk entitas baru sebagaimana pernah dilakukan di sektor lain. “Nanti kita lihat,” katanya.

Arahan Presiden dan Latar Belakang Rencana

Gagasan pembentukan BUMN tekstil bukanlah wacana baru. Rencana ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026. Saat itu, Presiden menyoroti pentingnya memperkuat industri tekstil nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dipandang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional, terutama sebagai sektor padat karya dan penyumbang ekspor. Pemerintah menilai sektor ini berada di garis depan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang berpotensi menekan daya saing produk Indonesia.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mempertimbangkan kembali peran negara melalui BUMN untuk menopang industri tekstil. Airlangga sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia pernah memiliki BUMN tekstil, dan kini opsi untuk menghidupkan kembali peran tersebut kembali dibahas.

“Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan 6 miliar (dolar AS) nanti akan disiapkan oleh Danantara,” kata Airlangga dalam acara Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1).

Fokus Penguatan Industri Tekstil Nasional

Seiring kajian yang masih berlangsung, pemerintah juga telah menyelesaikan studi awal terkait penguatan industri tekstil dan produk tekstil. Hasil studi tersebut menjadi dasar untuk menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan sektor TPT ke depan.

Roadmap ini dirancang untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional, mulai dari hulu hingga hilir. Pemerintah menilai bahwa penguatan tidak hanya perlu dilakukan pada aspek produksi, tetapi juga pada efisiensi, teknologi, dan daya saing ekspor.

Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan global yang dihadapi industri tekstil, termasuk fluktuasi permintaan pasar internasional dan tekanan kebijakan perdagangan dari negara mitra.

Skema Pendanaan dan Dukungan Pemerintah

Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah menyiapkan pendanaan senilai 6 miliar dolar AS melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dana ini dirancang sebagai instrumen untuk mendorong modernisasi dan peningkatan kapasitas industri tekstil nasional.

Pendanaan tersebut akan diarahkan pada beberapa kebutuhan utama sektor tekstil, antara lain:

Pengadaan barang modal untuk memperkuat kapasitas produksi.
Penerapan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.
Upaya peningkatan ekspor tekstil dan produk tekstil ke pasar global.

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan tenggat waktu terkait penerbitan keputusan pembentukan BUMN tekstil. Seluruh proses masih menunggu hasil kajian lanjutan dan pembahasan lintas kementerian.

Menunggu Keputusan Lanjutan

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi tambahan mengenai detail struktur, bentuk badan usaha, maupun skema operasional BUMN tekstil yang direncanakan. Pemerintah menekankan bahwa kehati-hatian diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar selaras dengan kebutuhan industri dan kondisi perekonomian nasional.

Berita Rekoemndasi: Prabowo Tetapkan PMN Rp4,77 Triliun untuk KAI, Pelni, dan

Sebagai penutup, pemerintah memastikan bahwa kajian pembentukan BUMN tekstil masih terus berjalan. Keputusan akhir akan diumumkan setelah seluruh aspek dinilai matang, dengan mempertimbangkan penguatan industri tekstil nasional dan dampaknya bagi perekonomian serta tenaga kerja di Indonesia.