Nggak Main-Main! Zulhas Tegas, Alih Fungsi Sawah Kena Sanksi Berat

Zulhas tegas soal alih fungsi sawah. Pelaku usaha terancam sanksi berat dan wajib ganti lahan hingga 3 kali lipat.

Kang Ami

Senin, 30 Maret 2026

Nggak main-main, Zulhas mulai pasang sikap tegas soal alih fungsi lahan sawah. Kebijakan baru yang sedang disiapkan ini disebut bakal bikin pelaku usaha berpikir dua kali. Pasalnya, sanksi berat hingga kewajiban mengganti lahan dengan skala besar siap diberlakukan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengungkapkan pemerintah tengah merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah. Aturan ini akan memuat skema denda dan sanksi bagi perusahaan yang mengubah fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian, dan ditargetkan rampung dalam 1–2 bulan ke depan.

Zulhas Siapkan Sanksi Berat

Zulhas menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi bisa mentolerir alih fungsi lahan sawah yang terus terjadi. Dalam RPP yang sedang disusun, pelaku usaha yang mengalihfungsikan sawah produktif akan dikenakan sanksi berupa denda.

Tak hanya itu, ada kewajiban tambahan yang cukup berat. Perusahaan harus mengganti lahan sawah yang dialihfungsikan dengan lahan baru, bahkan luasnya bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari lahan awal, terutama jika lahan tersebut produktif dan memiliki sistem irigasi.

Skema detail denda masih dirumuskan, namun arah kebijakan ini sudah jelas: perlindungan lahan sawah akan diperketat.

Alih Fungsi Sawah Makin Mengkhawatirkan

Langkah tegas Zulhas ini didorong oleh kondisi alih fungsi lahan yang kian masif. Berdasarkan data pemerintah, sekitar 600 ribu hektare lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi nonpertanian dalam kurun waktu 2010 hingga 2019.

Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Jika tidak dikendalikan, luas lahan produktif akan terus menyusut, sementara kebutuhan pangan terus meningkat.

Tekanan pembangunan, ekspansi industri, hingga kebutuhan permukiman menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut.

Pelaku Usaha Kena Imbas, Pangan Lebih Terjaga

Kebijakan yang disiapkan Zulhas ini dipastikan akan berdampak langsung pada dunia usaha. Pelaku usaha harus siap menghadapi potensi denda besar serta kewajiban penggantian lahan yang tidak sedikit.

Namun di sisi lain, kebijakan ini memberi harapan bagi masyarakat. Perlindungan lahan sawah akan menjaga produksi pangan tetap stabil, sehingga dapat membantu menekan lonjakan harga bahan pokok.

Luas LSD Terus Bertambah

Selain merumuskan sanksi, pemerintah juga terus memperluas Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hingga saat ini, luas LSD telah mencapai 3.836.944 hektare yang tersebar di delapan provinsi.

Menjelang akhir Maret 2026, pemerintah menetapkan tambahan sekitar 2,7 juta hektare di 12 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Selatan.

Sementara itu, penetapan LSD di 17 provinsi lainnya ditargetkan selesai pada kuartal II 2026 atau paling lambat Juni.

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan publik. Pertama, aturan sanksi dan denda masih dalam tahap finalisasi namun akan segera diberlakukan.

Kedua, kewajiban mengganti lahan hingga dua sampai tiga kali lipat menjadi poin krusial yang tidak bisa diabaikan pelaku usaha.

Ketiga, pengawasan terhadap alih fungsi lahan dipastikan akan semakin ketat ke depan.

Artinya, setiap rencana penggunaan lahan harus disesuaikan dengan regulasi baru agar tidak terkena sanksi berat.

Ketegasan Zulhas dalam menyiapkan sanksi untuk alih fungsi lahan sawah menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjaga ketahanan pangan. Dengan aturan yang lebih ketat, diharapkan laju alih fungsi lahan bisa ditekan.

Publik kini tinggal menunggu aturan resmi diterbitkan. Namun yang jelas, kebijakan ini berpotensi menjadi titik balik penting bagi masa depan sektor pertanian Indonesia.