Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikoordinasikan pemerintah mencatat capaian signifikan hingga akhir Januari 2026. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut jumlah penerima manfaat telah melampaui 60 juta orang, seiring bertambahnya satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (29/1/2026). Ia menjelaskan, penyaluran MBG kini didukung 22.091 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang aktif beroperasi. Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah menargetkan jumlah penerima terus meningkat hingga 82,9 juta orang.

Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sistem layanan gizi nasional melalui jaringan dapur yang tersebar di berbagai wilayah.

Jaringan Dapur MBG dan Perluasan Manfaat

Baca Juga: Zulkifli Hasan Tinjau Fasilitas PGN Saka di Gresik

Pertumbuhan jumlah penerima MBG tidak terlepas dari ekspansi dapur MBG yang terus dilakukan. Menurut Zulkifli, puluhan ribu SPPG yang beroperasi saat ini menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

Selain menjangkau penerima manfaat dalam jumlah besar, keberadaan SPPG juga membawa dampak ekonomi langsung. Program MBG tercatat menyerap ratusan ribu tenaga kerja yang terlibat langsung dalam operasional dapur. Total tenaga kerja langsung yang bekerja di SPPG mencapai 924.424 orang.

Di sisi lain, pemerintah juga memproses penetapan status kepegawaian bagi sebagian pegawai SPPG. Sebanyak 32.000 pegawai saat ini tengah menjalani tahapan untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat profesionalisme dan keberlanjutan layanan gizi di tingkat lapangan.

Program MBG juga melibatkan ekosistem pendukung yang luas. Tercatat sebanyak 68.551 pemasok bahan baku turut berperan dalam penyediaan kebutuhan dapur, sementara jumlah mitra MBG yang terdaftar mencapai 21.413.

Baca Juga: Kunjungan Menko Pangan Soroti Peran Kampung Bandeng

Status ASN bagi Pegawai Inti SPPG

Penguatan kelembagaan SPPG turut dilakukan melalui penetapan status aparatur bagi pegawai inti. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menjelaskan, sejumlah pegawai SPPG telah resmi berstatus Aparatur Sipil Negara sebagai PPPK.

Menurut Dadan, rekrutmen ini difokuskan pada tiga posisi strategis di setiap SPPG, yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Ketiga jabatan tersebut dinilai memiliki peran teknis dan administratif penting dalam memastikan layanan gizi berjalan optimal.

Pada tahap pertama rekrutmen PPPK, sebanyak 2.080 orang telah ditetapkan sebagai ASN dan mulai bertugas sejak 1 Juli 2025. Sementara itu, seleksi tahap kedua mencakup 32.000 formasi tambahan. Dari jumlah tersebut, 31.250 formasi dialokasikan untuk Kepala SPPG hasil pembinaan program Sarjana Penggerak, serta 750 formasi untuk umum yang terdiri dari tenaga akuntan dan tenaga gizi.

Dadan menyebut, peserta seleksi tahap kedua telah melalui proses pendaftaran dan ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT). Saat ini, mereka memasuki tahapan pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPPK. Dengan tahapan tersebut, para peserta diperkirakan mulai berstatus PPPK efektif per 1 Februari 2026.

Berita Rekomendasi: Kemlu RI Pastikan WNI di Benggala Barat dari Virus Nipah

Hingga akhir Januari 2026, program Makan Bergizi Gratis menunjukkan perkembangan pesat dengan lebih dari 60 juta penerima manfaat dan dukungan puluhan ribu dapur MBG. Selain memperluas akses pangan bergizi, program ini juga membuka lapangan kerja serta memperkuat status kepegawaian SPPG. Pemerintah menargetkan cakupan program terus bertambah dalam waktu dekat, seiring penguatan tata kelola dan sumber daya manusia.