Pemerintah melalui kementerian terkait tengah menyiapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) harian. Langkah ini dipertimbangkan di tengah tekanan harga minyak mentah global yang dipicu situasi geopolitik.

Kebijakan tersebut muncul sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika pasokan dan harga energi dunia.

Baca Juga: Harga BBM Subsidi Tetap, APBN Jadi Penahan

WFH Dinilai Efektif Kurangi Konsumsi BBM

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, menilai penerapan WFH serta pembelajaran jarak jauh berpotensi menekan penggunaan BBM secara signifikan. Menurutnya, pengurangan mobilitas harian masyarakat, khususnya ASN dan pelajar, akan berdampak langsung pada turunnya konsumsi bahan bakar.

Ia menjelaskan, kondisi global yang dipengaruhi konflik di kawasan Timur Tengah turut memicu kenaikan harga minyak mentah. Dalam situasi tersebut, langkah efisiensi menjadi pilihan yang realistis untuk mengendalikan konsumsi energi domestik.

Selain WFH, Eddy menyebut pemerintah perlu memperluas strategi dengan mencari alternatif sumber pasokan minyak di luar wilayah konflik, seperti negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas energi nasional.

Ia juga menekankan perlunya percepatan pengembangan energi non-fosil sebagai solusi jangka panjang. Menurutnya, ketergantungan pada BBM harus dikurangi agar krisis energi serupa tidak terus berulang di masa depan.

Baca Juga: KPK Buka Kunjungan Lebaran untuk 81 Tahanan

Pemerintah Siapkan Strategi Lintas Sektor

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin rapat koordinasi teknis yang membahas langkah penghematan BBM di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

Dalam rapat tersebut, pemerintah merumuskan sejumlah strategi untuk mengurangi konsumsi energi tanpa mengganggu aktivitas utama masyarakat. Salah satu kebijakan utama yang disepakati adalah penerapan skema kerja fleksibel, termasuk work from anywhere (WFA) bagi ASN.

Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi platform digital guna mendukung produktivitas kerja jarak jauh. Pembatasan perjalanan dinas serta penerapan kebijakan hemat energi di gedung perkantoran turut menjadi bagian dari strategi yang dibahas.

Di sektor pendidikan, metode pembelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan. Kegiatan berbasis teori dapat dilakukan secara daring, sementara kegiatan praktikum tetap dilaksanakan secara tatap muka untuk menjaga kualitas pembelajaran.

Pratikno menegaskan bahwa seluruh kebijakan efisiensi energi harus disusun secara terukur dan berbasis data. Pemerintah juga mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas selama pandemi sebagai acuan dalam merancang kebijakan yang minim dampak negatif.

Dampak dan Arah Kebijakan ke Depan

Penerapan WFH dan pembatasan mobilitas diperkirakan akan berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM harian. Namun, pemerintah tetap menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan publik dan proses pendidikan agar tetap berjalan optimal.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari respons jangka pendek terhadap fluktuasi harga energi global. Sementara itu, upaya jangka panjang diarahkan pada diversifikasi sumber energi dan penguatan penggunaan energi berkelanjutan.

Rekomendasi: Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi dengan AS di Tengah

Dengan kombinasi langkah efisiensi dan strategi pasokan energi, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas konsumsi BBM sekaligus mengurangi tekanan akibat dinamika pasar global.