Prabowo Tegaskan Tanah BUMN Tak Boleh Dijual, Fokus untuk Rumah Rakyat

Prabowo tegaskan tanah BUMN tidak boleh dijual dan harus diprioritaskan untuk program perumahan rakyat guna menjaga keterjangkauan dan dorong ekonomi.

Globalindo Pos

Selasa, 17 Maret 2026

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto mempercepat program pembangunan perumahan nasional dengan memanfaatkan lahan milik BUMN. Kebijakan ini menekankan bahwa tanah negara tidak boleh diperdagangkan secara komersial karena diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, terutama sektor hunian terjangkau.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa arahan tersebut telah ditegaskan langsung oleh Presiden. Tanah milik BUMN diposisikan sebagai aset publik yang penggunaannya harus diarahkan untuk mendukung program perumahan rakyat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Pemanfaatan Lahan BUMN untuk Perumahan Rakyat

Menurut Hashim, pemerintah melihat adanya kecenderungan sejumlah pihak yang ingin memanfaatkan nilai komersial tanah negara untuk keuntungan pribadi. Hal ini dinilai berpotensi menghambat upaya penyediaan hunian yang terjangkau.

Ia menegaskan, jika lahan BUMN dijual mengikuti harga pasar, maka biaya pembangunan perumahan otomatis meningkat. Dampaknya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas akan semakin sulit mengakses rumah layak huni.

Karena itu, pemerintah menetapkan bahwa tanah tersebut harus dialokasikan untuk program subsidi perumahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendukung target pembangunan jutaan unit rumah di berbagai wilayah Indonesia.

Selain untuk menjaga keterjangkauan harga, langkah ini juga dimaksudkan agar aset negara benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, lahan BUMN dapat menjadi solusi atas keterbatasan tanah di kawasan perkotaan.

Dorong Ekonomi, Tapi Kualitas Tetap Dijaga

Program pembangunan perumahan tidak hanya dipandang sebagai upaya penyediaan hunian, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi nasional. Hashim menyebut sektor perumahan memiliki efek berganda yang luas terhadap berbagai industri.

Peningkatan pembangunan rumah akan mendorong permintaan di sektor lain seperti semen, furnitur, kabel listrik, besi, hingga kayu. Aktivitas ini dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan berpotensi mencapai angka 8 persen atau lebih.

Meski demikian, pemerintah mengingatkan agar pembangunan tidak semata mengejar jumlah unit. Kualitas bangunan menjadi perhatian penting agar masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan aman.

Hashim menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek perumahan harus memastikan standar mutu tetap terjaga. Hal ini penting untuk menghindari kekecewaan masyarakat serta menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap program perumahan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan hunian, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Rekomendasi: PLN Pastikan SPKLU Siap Layani Mudik Lebaran 2026

Sebagai langkah lanjutan, percepatan pembangunan rumah akan terus dilakukan dengan memaksimalkan aset negara yang tersedia, sambil memastikan kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik.