Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bisa ditingkatkan hingga menyentuh angka 6 persen. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,4 persen.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin (2/2/2026). Ia menegaskan pemerintah tidak ingin hanya terpaku pada angka yang sudah ditetapkan dalam APBN, melainkan berupaya mendorong kinerja ekonomi nasional agar tumbuh lebih tinggi sepanjang tahun ini.

Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Optimistis IHSG Tetap Menguat Senin

Dorongan Pertumbuhan di Atas Target APBN

Dalam APBN, pemerintah memang menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada level 5,4 persen. Namun, menurut Purbaya, ruang untuk meningkatkan kinerja ekonomi masih terbuka lebar jika sejumlah kebijakan dijalankan secara konsisten sejak awal tahun.

Ia menyebutkan, pemerintah akan mengupayakan agar berbagai program ekonomi dapat memberikan dampak nyata dalam waktu lebih cepat. Dengan langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya berada di kisaran target APBN, tetapi mampu menembus angka 6 persen.

Optimisme tersebut juga disertai pernyataan ringan dari Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut akan meminta “hadiah” kepada Presiden Prabowo Subianto apabila target tersebut tercapai. Meski disampaikan dengan nada santai, pernyataan itu menggambarkan keyakinannya terhadap strategi yang sedang disiapkan pemerintah.

Akselerasi Belanja dan Sinkronisasi Kebijakan

Salah satu kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah percepatan realisasi belanja fiskal. Purbaya menilai belanja negara perlu segera digelontorkan sejak awal tahun agar aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih cepat.

Dengan belanja fiskal yang mulai berjalan di awal tahun, efek pengganda terhadap sektor riil diharapkan muncul lebih dini. Hal ini dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.

Baca Juga: OJK Siap Bertemu MSCI, Dorong Pasar Saham RI Setara Standar

Selain fiskal, Purbaya menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal. Ia menegaskan koordinasi tersebut dilakukan tanpa intervensi, melainkan melalui keselarasan arah kebijakan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan.

Langkah lain yang dinilai krusial adalah perbaikan iklim usaha. Purbaya optimistis kepercayaan pelaku usaha, termasuk investor asing, akan kembali menguat seiring dengan upaya pemerintah mengatasi berbagai hambatan investasi.

Perbaikan Iklim Investasi dan Evaluasi Regulasi

Pemerintah, menurut Purbaya, tengah fokus menyelesaikan persoalan debottlenecking atau hambatan yang selama ini menghambat investasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan satuan tugas khusus yang menangani pengaduan dari kalangan pengusaha.

Keberadaan satuan tugas ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan lebih lancar. Dengan iklim usaha yang membaik, investasi diyakini akan kembali meningkat dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Purbaya berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan yang dinilai mengganggu kegiatan ekonomi. Regulasi yang tidak efektif atau menghambat akan segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Menurutnya, perbaikan regulasi dan kelancaran investasi saja sudah cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 6 persen atau bahkan lebih. Ia menilai langkah-langkah tersebut akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Berita Rekomendasi: Prabowo Buka Rakornas 2026, Sinkronisasi Pusat-Daerah

Sebagai gambaran kinerja ekonomi sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 dapat mencapai sekitar 5,45 persen. Sementara secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 diperkirakan mendekati target 5,2 persen.

Dengan fondasi tersebut, pemerintah yakin memasuki 2026 dengan strategi fiskal, moneter, dan regulasi yang lebih solid untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.