Pedagang dan Pekerja Terminal Cicaheum Tolak Alih Fungsi Jadi Depo BRT Bandung Raya

Penolakan muncul dari pedagang dan pekerja Terminal Cicaheum terkait rencana alih fungsi menjadi depo BRT Bandung Raya 2025–2026.

Bandung – Rencana Pemerintah Kota Bandung akan mengalihfungsikan Terminal Cicaheum menjadi depo Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya pada periode 2025–2026 menuai penolakan dari berbagai pihak. Sejumlah pedagang, pekerja bus, hingga warga yang menggantungkan hidup di kawasan terminal tersebut menyuarakan keberatan atas kebijakan itu.

Penolakan itu disampaikan secara terbuka melalui aksi damai dengan pemasangan spanduk di sejumlah titik strategis, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), area warung, hingga loket penjualan tiket. Selain itu, warga juga mengedarkan petisi tertulis yang berisi tuntutan agar fungsi Terminal Cicaheum tetap dipertahankan seperti saat ini.

Ancaman Hilangnya Mata Pencaharian

Para pedagang dan pekerja transportasi menilai rencana tersebut berpotensi akan menghilangkan sumber penghidupan bagi ribuan orang. Pasalnya, alih fungsi terminal akan diikuti dengan pemindahan armada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ke terminal lain yang ada di wilayah Bandung Raya.

“Kalau bus dipindahkan, otomatis penumpang juga hilang. Kami hidup dari arus penumpang yang turun dan naik di sini,” ujar salah satu pedagang yang telah berjualan di Terminal Cicaheum selama puluhan tahun.

Mereka memperkirakan, selama ini Terminal Cicaheum melayani jutaan penumpang reguler setiap tahun, terutama masyarakat dari wilayah timur Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, hingga Jawa Tengah. Hilangnya arus penumpang dinilai akan berdampak secara langsung terhadap omzet pedagang, jasa porter, sopir angkutan, kondektur, hingga pekerja informal lainnya.

“Pijakan Ekonomi” Selama Lebih dari Dua Dekade

Bagi para pekerja dan pedagang, Terminal Cicaheum bukan sekadar simpul transportasi, melainkan pijakan ekonomi utama yang telah menopang kehidupan mereka selama lebih dari 20 tahun.

“Dari terminal inilah kami menyekolahkan anak, membayar kontrakan, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau fungsi terminal diubah, kami tidak tahu harus pindah ke mana,” kata seorang pekerja bus AKDP.

Mereka khawatir, perubahan fungsi terminal tanpa skema transisi yang jelas akan memicu guncangan sosial dan ekonomi, terutama bagi keluarga yang sepenuhnya bergantung pada aktivitas transportasi di kawasan tersebut.

Pemerintah Dorong Integrasi Transportasi

Di sisi lain, rencana pengembangan depo BRT Bandung Raya merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dan provinsi untuk menata sistem transportasi massal terintegrasi, mengurangi kemacetan, serta menekan emisi kendaraan di kawasan metropolitan Bandung Raya.

Konsep BRT dinilai mampu meningkatkan efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan pendekatan sosial-ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung.

“Pembangunan transportasi berkelanjutan seharusnya tidak mengorbankan kelompok rentan. Dialog, relokasi yang layak, serta jaminan keberlanjutan ekonomi harus disiapkan sejak awal,” ujar seorang pengamat tata kota di Bandung.

Harapan Dialog dan Solusi

Hingga kini, para pedagang dan pekerja berharap pemerintah membuka ruang dialog terbuka sebelum mengambil keputusan final. Mereka menuntut adanya kajian dampak sosial-ekonomi secara menyeluruh, serta alternatif kebijakan yang tidak mematikan aktivitas ekonomi di Terminal Cicaheum.

“Kami tidak menolak pembangunan, tapi jangan sampai pembangunan justru memiskinkan rakyat kecil,” demikian bunyi salah satu poin dalam petisi penolakan yang beredar.

Rencana alih fungsi Terminal Cicaheum pun diperkirakan masih akan menjadi polemik, seiring desakan masyarakat agar kebijakan transportasi publik tetap berpihak pada keberlangsungan ekonomi warga lokal.