Siap-Siap Kena! Akun Medsos Anak Dibatasi Mulai 28 Maret 2026

Mulai 28 Maret 2026, akun medsos anak dibatasi. PP TUNAS resmi berlaku, bahkan akun bisa dinonaktifkan jika tidak sesuai aturan.

Siap-siap kena. Mulai hari ini, 28 Maret 2026, aturan baru pemerintah langsung menyasar penggunaan media sosial oleh anak-anak. Dampaknya tidak main-main—sejumlah akun bahkan bisa dinonaktifkan jika tidak sesuai ketentuan.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS yang resmi berlaku hari ini. Aturan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Pembatasan Medsos Anak Mulai Diterapkan

Mulai 28 Maret 2026, pemerintah resmi membatasi akses anak-anak terhadap platform digital berisiko tinggi. Platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox masuk dalam pengawasan ketat.

Dalam implementasinya, akun milik anak di bawah usia 16 tahun di platform-platform tersebut berpotensi dinonaktifkan. Kebijakan ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda.

70 Juta Anak Jadi Sorotan

Pemerintah mencatat sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun aktif menggunakan internet di Indonesia. Angka ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap paparan konten negatif, kecanduan digital, hingga risiko keamanan online. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya regulasi yang lebih tegas dan menyeluruh.

PP TUNAS sendiri bukan sekadar aturan administratif, tetapi bagian dari gerakan nasional untuk menjaga ekosistem digital yang sehat bagi anak-anak.

Akses Dibatasi, Akun Bisa Dinonaktifkan

Dampak langsung dari aturan ini adalah pembatasan akses media sosial bagi anak-anak. Tidak hanya sekadar pembatasan, akun yang tidak memenuhi syarat usia bisa dinonaktifkan.

Selain itu, sektor pendidikan juga mulai bergerak. Sekolah didorong menerapkan konsep 3S, yaitu:

Screen Time (pembatasan durasi penggunaan perangkat)
Screen Break (jeda dari layar)
Screen Zone (area bebas gadget)

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan anak terhadap layar digital.

Sinergi Lintas Sektor Diperkuat

Pemerintah tidak berjalan sendiri. Implementasi PP TUNAS melibatkan berbagai kementerian, mulai dari Kemendagri, Kemen PPPA, Kemendikdasmen, hingga Kementerian Agama.

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah akan dilibatkan. Program perlindungan anak digital akan dimasukkan ke dalam perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan APBD.

Artinya, kebijakan ini tidak hanya berhenti di pusat, tetapi akan dijalankan hingga level daerah.

Indonesia Negara Terbesar Pengguna Medsos

Bagi orang tua, aturan ini menjadi sinyal kuat untuk lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak. Pemerintah menegaskan bahwa pembatasan saja tidak cukup tanpa peran keluarga.

Anak-anak juga perlu diberikan alternatif aktivitas agar tidak bergantung pada media sosial. Permainan tradisional, kegiatan sosial, hingga aktivitas kreatif bisa menjadi solusi.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna anak terbesar yang menerapkan kebijakan perlindungan digital secara komprehensif. Dengan skala besar ini, PP TUNAS disebut sebagai salah satu regulasi paling ambisius di dunia.

Hari ini, 28 Maret 2026, menjadi titik awal perubahan besar dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak di Indonesia. Dengan aturan yang lebih ketat, pemerintah berharap ruang digital menjadi lebih aman.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan platform digital. Peran orang tua dan lingkungan tetap menjadi kunci utama dalam menjaga anak di era digital.