WFH ASN 1 Hari Dinilai Picu Kecemburuan dan Minim Efek BBM

Kebijakan WFH ASN satu hari dinilai picu kecemburuan dan belum efektif tekan konsumsi BBM hingga 20 persen, pemerintah segera umumkan aturan resmi.

Kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai sorotan dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Ia menilai, kebijakan ini berpotensi memicu kecemburuan antarpegawai karena perbedaan pola kerja di berbagai sektor. Di saat yang sama, pemerintah memastikan aturan tersebut sudah diputuskan dan segera diumumkan.

Trubus menyampaikan bahwa tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara fleksibel dari rumah. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara ASN yang tetap harus hadir langsung melayani masyarakat dengan mereka yang bisa bekerja dari mana saja, meskipun menerima gaji yang sama.

Efektivitas WFH 1 Hari Dipertanyakan

Menurut Trubus, penerapan WFH satu hari belum tentu efektif jika diterapkan secara seragam di semua sektor. Ia menilai kebijakan ini hanya memberikan dampak terbatas, terutama jika dikaitkan dengan target penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang cukup tinggi.

Pemerintah sebelumnya menargetkan penurunan konsumsi BBM hingga 20 persen. Namun, Trubus menilai angka tersebut sulit dicapai. Hal ini disebabkan banyak sektor yang tetap membutuhkan kehadiran fisik pegawai sehingga mobilitas tidak bisa ditekan secara signifikan.

Ia menjelaskan, penghematan dari kebijakan WFH sebenarnya berasal dari beberapa komponen. Pertama, pengurangan penggunaan transportasi, baik untuk perjalanan harian pegawai maupun kendaraan dinas. Kedua, efisiensi energi gedung seperti listrik dan pendingin ruangan. Ketiga, penekanan belanja operasional, termasuk perjalanan dinas dan rapat tatap muka.

Meski demikian, kontribusi dari masing-masing komponen tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menghasilkan penurunan konsumsi BBM secara besar-besaran.

Pemerintah Siapkan Pengumuman Resmi

Di sisi lain, pemerintah memastikan kebijakan WFH bagi ASN telah melalui proses pengambilan keputusan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut keputusan tersebut sudah final dan tinggal menunggu pengumuman resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Purbaya juga mengakui bahwa ada perhitungan awal terkait potensi penghematan BBM melalui kebijakan ini. Namun, ia menegaskan bahwa hasil akhirnya tetap bergantung pada implementasi di lapangan dan belum bisa dipastikan sepenuhnya.

Selain itu, pemerintah masih mempertimbangkan dampak kebijakan WFH terhadap aktivitas ekonomi secara luas. Menurutnya, kebijakan ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi penghematan energi, tetapi juga harus memperhitungkan efek terhadap produktivitas dan perputaran ekonomi.

Trubus menambahkan, agar kebijakan berjalan efektif, pemerintah perlu memiliki sistem pemantauan yang jelas. Ia mengusulkan adanya dashboard penghematan nasional yang dapat menunjukkan secara terukur penurunan konsumsi BBM, penggunaan listrik, serta efisiensi belanja operasional.

Berita Rekomendasi: WFH 1 Hari Bisa Hemat BBM 20%? Ini Faktanya

Kebijakan WFH satu hari untuk ASN dinilai memiliki potensi manfaat, namun juga menyimpan tantangan dalam implementasinya. Selain risiko kecemburuan antarpegawai, efektivitasnya dalam menekan konsumsi BBM masih dipertanyakan. Pemerintah pun diharapkan menyiapkan mekanisme pengawasan yang jelas agar target penghematan dapat diukur secara transparan.