Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa lebih dari seribu dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara tidak beroperasi. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh guna memastikan standar layanan gizi dan keamanan pangan terpenuhi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi diskusi di Hambalang, Bogor, yang tayang pada Kamis (19/3).

Langkah penghentian sementara ini ditegaskan bukan sebagai penghentian program MBG secara keseluruhan. Pemerintah tetap melanjutkan program, namun dengan penyesuaian agar kualitas pelaksanaan di lapangan dapat ditingkatkan.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Tanah BUMN Tak Boleh Dijual, Fokus untuk Rumah

Evaluasi Dapur MBG dan Pengetatan Standar

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh pemerintah terhadap pelaksanaan program di berbagai lokasi. Presiden menyebutkan, pengecekan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta tim yang diturunkan ke lapangan untuk memverifikasi kondisi dapur.

Dari hasil pemeriksaan itu, ditemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Total dapur yang dihentikan sementara disebut mencapai sekitar 1.030 unit dari puluhan ribu dapur yang terlibat dalam program MBG.

Pemerintah kini menerapkan sistem sertifikasi ketat bagi seluruh dapur yang ingin tetap beroperasi. Setiap unit diwajibkan memenuhi standar kebersihan, keamanan makanan, serta kualitas air yang digunakan dalam proses memasak. Selain itu, prosedur pengolahan makanan juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dapur yang tidak lolos verifikasi akan tetap disuspend hingga melakukan perbaikan dan memenuhi seluruh persyaratan. Dengan mekanisme ini, pemerintah menargetkan seluruh layanan MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Rapat Tertutup Bahas Program Presiden Digelar di Kemhan

Pengawasan Publik Dibuka dan Respons Pemerintah

Selain pengetatan standar internal, pemerintah juga membuka ruang pengawasan dari masyarakat. Sekolah, orang tua, maupun warga sekitar diberi akses untuk memantau pelaksanaan program di lapangan dan menyampaikan laporan jika ditemukan masalah.

Presiden menekankan bahwa keterbukaan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas program. Ia juga mengingatkan agar praktik pelaporan yang tidak sesuai kondisi nyata tidak lagi dilakukan. Menurutnya, evaluasi berbasis fakta diperlukan agar perbaikan dapat dilakukan secara tepat.

Pemerintah menyatakan tidak mengabaikan kritik yang muncul terkait pelaksanaan MBG. Masukan dari berbagai pihak justru digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas layanan ke depan.

Ke depan, pengawasan akan terus diperkuat bersamaan dengan penerapan standar yang lebih ketat. Pemerintah menargetkan program MBG dapat memberikan manfaat nyata, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak di berbagai daerah.

Rekomendasi: Efisiensi MBG Disiapkan, Anggaran Rp335 Triliun Dikaji

Penataan ulang ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan program berjalan lebih optimal, transparan, dan tepat sasaran. Dengan evaluasi yang terus dilakukan, kualitas layanan diharapkan semakin konsisten di seluruh wilayah pelaksanaan.