Rencana pembangunan BRT Bandung mulai memunculkan keresahan di tingkat akar rumput. Di kawasan Cicadas, Kota Bandung, para pedagang kaki lima (PKL) membentangkan spanduk protes sebagai bentuk aspirasi atas ketidakjelasan masa depan mereka. Aksi ini bukan penolakan terhadap pembangunan transportasi publik, melainkan tuntutan atas kepastian penataan dan keberlangsungan ekonomi para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di sepanjang koridor yang akan terdampak.

Rencana pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas menyuarakan kekhawatiran mereka dengan membentangkan spanduk protes, menyusul belum adanya kejelasan terkait penataan dan relokasi pedagang apabila proyek tersebut direalisasikan.

Wakil Ketua PKL Cicadas, Jaja (63), menegaskan bahwa para pedagang pada dasarnya tidak menolak pembangunan BRT Bandung. Menurutnya, yang menjadi persoalan utama adalah absennya kepastian mengenai nasib pedagang setelah proyek berjalan.

Baca Juga: Pedagang dan Pekerja Terminal Cicaheum Tolak Alih Fungsi

“Pedagang di sini bukan nolak pembangunan. Yang kami khawatirkan itu nasib kami ke depan. Sampai sekarang belum ada penjelasan jelas, kami mau ditempatkan di mana, bagaimana kelanjutannya,” ujar Jaja, dikutip dari ayobandung.com.

Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan yang kerap muncul dalam proyek infrastruktur perkotaan, terutama ketika menyentuh sektor ekonomi informal. PKL menilai, tanpa skema penataan yang jelas, pembangunan BRT Bandung berpotensi meminggirkan mereka dari ruang ekonomi yang selama ini menjadi sumber penghidupan.

Sikap Pemkot Bandung

Pemerintah Kota Bandung menyatakan tetap melanjutkan persiapan BRT Bandung, meskipun proses lelang dari pemerintah pusat hingga kini belum sepenuhnya pasti. Pemkot menegaskan fokus utama mereka adalah meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul, baik bagi pelaku usaha formal maupun informal di sepanjang jalur BRT.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui bahwa terdapat dua dampak utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, hilangnya parkir on street yang selama ini menjadi penunjang aktivitas ekonomi kawasan. Kedua, potensi penurunan aktivitas usaha akibat perubahan aksesibilitas.

“Kita tidak menutup mata. Toko-toko bisa terdampak kalau tidak disiapkan solusi parkir yang layak,” kata Farhan.

Menurut Farhan, pembangunan BRT Bandung tidak bisa dilepaskan dari pendekatan mitigasi risiko yang matang. Pemkot, kata dia, tengah memetakan berbagai opsi, mulai dari penyediaan fasilitas parkir alternatif hingga penataan ulang kawasan terdampak agar tetap ramah bagi pelaku usaha.

Dialog dan Mitigasi Risiko

Pemkot Bandung juga menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog secara bertahap dengan masyarakat dan pelaku usaha, termasuk PKL. Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah konflik sosial dan memastikan pembangunan transportasi publik berjalan seiring dengan perlindungan ekonomi warga.

“Tugas kami adalah menyiapkan solusi dan terus berdialog,” ujar Farhan.

Langkah dialog ini diharapkan tidak berhenti pada tahap sosialisasi semata, tetapi menghasilkan keputusan konkret terkait penempatan PKL, skema relokasi, serta dukungan transisi ekonomi. Tanpa kejelasan tersebut, proyek BRT Bandung berisiko memicu resistensi berkepanjangan.

Kasus di Cicadas menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan BRT Bandung bukan semata soal teknis transportasi, melainkan soal tata kelola ruang kota. Transportasi publik yang ideal seharusnya meningkatkan mobilitas warga tanpa mengorbankan kelompok rentan secara ekonomi.

Pengalaman di sejumlah kota lain memperlihatkan bahwa kegagalan mengakomodasi PKL justru dapat menurunkan vitalitas kawasan. Sebaliknya, penataan yang inklusif misalnya dengan zona usaha terintegrasi atau sentra PKL berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi baru yang mendukung keberadaan BRT.

Ketidakpastian lelang dari pemerintah pusat juga menambah kompleksitas persoalan. Dalam kondisi ini, komunikasi yang transparan menjadi kunci agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan dalam proses perencanaan.

Berita Rekomendasi: Apakah Aplikasi MBA Aman? Indikasi Penipuan

Rencana BRT Bandung masih berada dalam tahap persiapan, namun dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Aspirasi PKL Cicadas menegaskan pentingnya kepastian dan keadilan dalam setiap proyek pembangunan. Ke depan, keberhasilan BRT Bandung tidak hanya diukur dari kelancaran lalu lintas, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlangsungan ekonomi warga kota.